Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Email

UPDATE BENCANA LAHAR DINGIN TERJANG KALI PUTIH, MINGGU 20/11/2011 PUKUL 14.15

 
BNPB_Indonesia
BNPB_Indonesia

RELAWAN 

 

 

Bulan PRB 

 

Rekapitulasi Bencana 


2010

Link Terkait 

BPBD Nasional Internasional NGO

Jumlah Pengunjung 

: 564.690 : 2.515
: 1.834 : 3.754
: 2.776 : 1.254
: 658 : 643
: 696 : 710
: 338 : 397
: 927 : 1.678
: 153 : 143
  Lainnya:22.993
  Total :606.129
KONSULTASI PUBLIK KEDUA PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN
30-Sep-2011 09:00
Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ir. Fatchul Hadi, Dipl. H.E. mengatakan, “Pertemuan konsultasi publik ini akan berfokus pada upaya untuk menggali masukan dalam rangka revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2010. Ada pun seiring waktu dan pengalaman dalam penerapannya terdapat pro dan kontra serta isu-isu penting terkait lainnya sebagaimana yang kemudian telah direvisi ke dalam draf yang dibahas pada hari ini.”
 
Demikian kata pembuka Fatchul dalam “Konsultasi Publik Penyusunan Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2011” pada Selasa pagi (28/9) di Hotel Phoenix, Yogyakarta. Turut hadir dalam pembukaan ini Direktur Penilaian Kerusakan BNPB Drg. Maria Sidang Sidoki, MKes, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Budiantono, Ketua Tim Pendukung Teknis Erupsi Merapi Soetrisno dan Project Manager Disaster Risk Reduction based Rehabilitation and Reconstruction (DR4) Lulu Muhammad.
 
Acara Konsultasi Publik di Yogyakarta yang terselenggara dengan dukungan penuh dari Project DR4 - buah kerja sama antara United Nations Development Programme (UNDP) dan BNPB dengan dihadiri peserta lebih dari 40 orang yang berasal dari BNPB, BPBD Prov. DIY dan BPBD Prov. Jawa Tengah, BPBD Kabupaten Karanganyar, BPBD Kab. Klaten, BPBD Kab. Magelang, BPBD Kab. Kulonprogo, BPBD Kab. Sleman, BPBD Kab. Boyolali, Dinas Pertanian Prov. DIY, Bina Marga Prov. DIY, DPUD ESDM, Bakesbanglinmas Prov. DIY, Dishub Kominfo Prov. DIY, Dinas Sosial Prov. DIY, Bappeda Boyolali, PKB UIN, dan Tim DR4.
 
Fatchul menambahkan, “BNPB dan BPBD merupakan lembaga yang baru dibentuk dan oleh karena itu perlu dilakukan perekatan yang lebih erat dengan instansi lain, baik Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di tingkat Pusat BNPB masih perlu berkoordinasi lebih erat dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Dan dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana (PB) BNPB telah melakukan pendampingan, baik pada tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Pendampingan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB kepada BPBD adalah dengan membentuk Tim Pendukung Teknis (TPT).” Setelah memberikan kata sambutan kemudian Fatchul langsung membuka secara resmi acara ini.
 
Usai acara pembukaan, dilakukan pemaparan materi Konsultasi Publik ini. Dimoderatori oleh Kasubdit Estimasi Biaya, Direktorat Penilaian Kerusakan, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Tety Saragih, pemaparan materi dilakukan oleh:
  1. Setiyarto, Kasie Pelaksanaan Anggaran VA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dengan materi “Draft Perdirjen Perben Tentang Tata Cara Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011”.
  2. Muhadi Karyanto, Staf Ahli Keuangan BNPB dengan materi “Pengalaman Empiris Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah di Beberapa Daerah”.
  3. Ivan V. Ageung, DR4 dengan materi “Draft Juknis Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011”.
Pemaparan materi kemudian dilanjutkan dengan sesi umum tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini mengemuka sejumlah pertanyaan dan masukan dari peserta,antara lain:
  •  Di dalam draf Juknis belum ada uraian mengenai legalitas kelompok masyarakat (Pokmas). Apa dasar Pokmas untuk mengajukan usulan bantuan ini? Apakah dari Kepala Desa, Camat, Bupati/Walikota? Jangan sampai muncul Pokmas-Pokmas dadakan.
  • Dalam draf Juknis disebutkan tahun berjalan, bagaimana bila bencana terjadi di tengah atau akhir tahun anggaran? 
  • Bagaimana dengan daerah yang belum mempunyai BPBD? Dan siapa yang akan menjadi PJOK?
  • Dalam draf Juknis hanya diatur pendanaan dari pemerintah, bagaimana dengan dana-dana dari organisasi non-pemerintah? Sebaiknya baik dana pemerintah dan non pemerintah diatur oleh BNPB.
Menanggapi pertanyaan dan masukan peserta, Direktur Penilaian Kerusakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Drg. Maria Sidang Sidoki, MKes mengatakan, “Dalam draf Juknis sudah ada uraian mengenai daerah yang belum mempunyai BPBD. Untuk usulan dana sosial berpola hibah bagi kabupaten/kota yang belum mempunyai BPBD maka pengusulannya melalui BPBD Provinsi. Kriteria Pokmas adalah dibentuk oleh masyarakat terdampak bencana itu sendiri yang tempat tinggalnya berdekatan dan dilegalisasi oleh Kepala Desa/Camat/Bupati/Walikota yang bersangkutan.”
 
Sementara Staf Ahli Keuangan BNPB Karyanto menjawab, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengacu kepada basis kinerja sedangkan kejadian bencana tidak mengenal waktu, sehingga kemungkinan besar bisa terjadi pada tengah atau akhir tahun anggaran. Jelas dalam draf Juknis disebutkan bahwa pengajuan dana bantuan sosial berpola hibah dilakukan ‘Hanya untuk kejadian bencana pada kurun waktu tahun berjalan sampai akhir tahun anggaran’.”
 
Terkait pendanaan dari organisasi non-pemerintah, Karyanto menegaskan perlunya pengaturan mengenai hal ini. Karyanto menjelaskan bahwa dirinya sudah pernah mengupayakan agar Kementerian Keuangan membuat sebuah aturan mengenai pengelolaan dana-dana bencana, khususnya yang dikelola oleh organisasi non pemerintah, media dan masyarakat. Akan tetapi upaya itu belum berhasil. Untuk itu Karyanto mengharapkan UNDP dapat menginisiasi diskusi-diskusi atau seminar-seminar untuk membahas pengelolaan dan pengaturan dana-dana bencana tersebut.
 
Usai istirahat makan siang peserta yang dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok melakukan diskusi dengan tema sebagai berikut:
  1. Tata cara pengajuan bantuan sosial berpola hibah.
  2. Tata cara pencairan bantuan sosial berpola hibah.
  3. Pengelolaan asset dan penatausahaan bantuan sosial berpola hibah.
Diskusi kelompok menghasilkan beberapa masukan terhadap draft Juknis. Di antara masukan tersebut, terkait dengan ketentuan mengenai Pokmas, sebagai berikut: 
-          Agar ketentuan di mana bentuk bantuan melalui Pokmas yang lebih mengarah pada pemukiman, dapat direvisi karena dalam praktiknya pada banyak kasus, bentuk bantuan melalui Pokmas yang lebih dibutuhkan adalah untuk penghidupan berkelanjutan.
-          Untuk aspek legalitas Kelompok Masyarakat (Pokmas), sebaiknya pengesahan Pokmas juga melibatkan Camat atau Bupati/Walikota. Walaupun pengesahan mungkin saja dilakukan oleh pemimpin setempat seperti Kepala Desa, akan tetapi perlu ada kehati-hatian dalam pengesahan ini untuk menghindari kemungkinan ketidakobyektifan Kepala Desa. 
-          Dalam melakukan tugas Pokmas ini perlu ada pendampingan. .
 
Menanggapi masalah Pokmas ini, Maria menjelaskan, “Pokmas di dalam Juknis ini memang lebih mengarah kepada orang yang akan mendapat bantuan perumahan, karena memang ada kebijakan di BNPB sekarang ini untuk memprioritaskan perumahan dalam pemulihan awal. Ketentuan tentang pembentukan Pokmas ini juga sudah ada dalam beberapa Rencana Aksi, di mana anggota Pokmas ini adalah mereka yang murni terdampak bencana.”
 
Menanggapi komentar dan masukan diskusi kelompok tentang beberapa ketentuan terkait penyerahan asset, Karyanto menjelaskan, “Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres 54/2010) memiliki beberapa perbedaan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Keppres 80/2003). Dalam Perpres 54/2010 ada Unit Layanan Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang semuanya independen. Tahapan serah terima asset adalah (1) tahapan dalam rangka pembayaran hasil pekerjaan, (2) tahapan pencatatan asset ke dalam daftar pengguna serta (3) tahapan penyerahan tagihan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ketiga tahapan ini mempunyai kedudukan yang berbeda.” 
 

Pukul 16.30 WIB acara konsultasi publik ditutup oleh Direktur Penilaian Kerusakan BNPB Drg. Maria Sidang Sidoki, MKes dengan didamping Ir. Sofyan Aziz, CES (Kasubdit Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Prov DIY) dan Lulu Muhammad. Menutup acara, Maria mengatakan, “Kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berperan aktif dalam konsultasi publik ini. Pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah sudah berlangsung dua tahun. Tahun 2009 BNPB masih benar-benar ‘terjun bebas’. Pengelolaan ini kemudian disempurnakan tahun 2010 [melalui Juknis tahun 2010] sehingga sudah agak lebih sempurna. Kita harapkan dengan adanya masukan kali ini [terhadap draft Juknis tahun 2011], pengelolaan bantuan sosial berpola hibah akan lebih sempurna lagi. Semoga kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bisa berjalan dengan lebih baik dan tidak ada kendala. Mudah-mudah dengan Juknis 2011 ini pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah –mengutip istilah Pak SBY – bisa menjadi lebih ‘terang benderang’.”

 

Sumber :Djuni Pristiyanto
Share
Kirim Komentar
Nama  : 
Email  : 
Komentar  : 

SHAKEMAP TERKINI 

Peringatan Dini 

Waspada untuk wilayah yang berpotensi hujan lebat, berlaku tanggal 22 November 2011 - 24 November 2011, di : NAD bagian Utara, Sumatera Utara bagian Barat, Sumatera Barat bagian Barat, Kalimantan Timur bagian Utara, Maluku Utara bagian Selatan, Papua bagian Utara. Dan wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang, di : Bengkulu bagian Barat, Lampung bagian Barat, Banten bagian Timur dan Utara, Jabodetabek, Jawa Barat bagian Utara dan Selatan, Jawa Tengah bagian Selatan, Sulawesi Tengah bagian Timur, Sulawesi Tenggara bagian Selatan, Papua Barat bagian Barat.

Status Gunung Api 

4 Gunung Berstatus Siaga
17 Gunung Berstatus Waspada
Nama Gunung
Terhitung Tanggal
led_orange_blink Papandayan
13 Agustus 2011
led_orange_blink Karangetang 8 Agustus 2011
led_orange_blink Lokon
24 Juli 2011
led_orange_blink Krakatau
30 September 2011
led_orange_blink Anak Ranakah
22 Oktober 2011
led_orange_blink Tambora
10 Oktober 2011
Selengkapnya

Keterangan :

 led_orange_blink Waspada
 led_orange_blink Siaga
 led_red_blink Awas

 

Prakiraan Cuaca 

Pusdalops :
Telp : 021-3458400
Fax : 021-3458500
Email : posko@bnpb.go.id
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Jl. Ir.H.Juanda No. 36
Telp. 021-3442734, 3442985, 3443079
Fax. 021-3505075
Email. contact@bnpb.go.id