Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Email

UPDATE BENCANA LAHAR DINGIN TERJANG KALI PUTIH, MINGGU 20/11/2011 PUKUL 14.15

 
BNPB_Indonesia
BNPB_Indonesia

RELAWAN 

 

 

Bulan PRB 

 

Rekapitulasi Bencana 


2010

Link Terkait 

BPBD Nasional Internasional NGO

Jumlah Pengunjung 

: 564.094 : 2.515
: 1.834 : 3.754
: 2.776 : 1.254
: 658 : 643
: 696 : 710
: 338 : 397
: 927 : 1.678
: 153 : 143
  Lainnya:22.993
  Total :605.533
REVISI RANCANGAN PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
4-Okt-2011 03:18

Rancangan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dibahas lagi dalam acara “Konsultasi Publik Penyusunan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana” di Hotel Phoenix, Yogyakarta, Kamis pagi (29/9). Pembahasan mengenai rancangan pedoman ini telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pertemuan pakar dan 2 (dua) kali konsultasi publik, yaitu konsultasi publik pertama dilakukan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2011 dan yang kedua di Yogyakarta pada hari ini. Ada banyak masukan dan perubahan yang dilakukan agar rancangan pedoman ini dapat semakin baik dan dapat mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan.

Jumlah peserta yang hadir dalam pertemuan konsultasi publik itu lebih dari 42 orang yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov. Papua Barat, BPBD Prov. Sumatera Barat, BPBD Prov. DIY, BPBD Prov. Jawa Tengah, BPBD Kab. Klaten, BPBD Kab. Kulon Progo, BPBD Kab. Sleman, BPBD Kab. Boyolali, BPBD Kab. Bantul, Tim Pendukung Teknis (TPT) Erupsi Merapi, DPUP ESDM Prov. DIY, Bappeda Prov. DIY, Dinas Kesehatan Prov. DIY, Dinas Perhubungan dan Kominfo Prov. DIY, Bakesbanglinmas Prov. DIY, Dinas Sosial Prov. DIY, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov. DIY, PB Linmas Kab. Gunungkidul, Kesbangpol PB, Dinas Pertamanan Prov. DIY, Forum PRB Prov. DIY, Forum PRB Prov. Jawa Tengah, Yakkum/YEU dan Disaster Risk Reduction based Rehabilitation and Reconstruction (DR4). Kegiatan ini dapat berlangsung atas dukungan DR4, yang merupakan sebuah kerjasama antara United Nations Development Programme (UNDP) dan BNPB untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik.

Anggota Tim DR4 yang memfasilitasi penyusunan rancangan pedoman Ivan V. Ageung mememaparkan, “Rancangan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana ini terdiri dari 5 (lima) bab dan ditambah lampiran. Bab I adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, ruang lingkup, dan pengertian. Bab II adalah Prinsip Dasar, Kebijakan  dan Strategi yang terdiri dari prinsip dasar, kebijakan dan strategi. Selanjutnya pada Bab III adalah Langkah-Langkah dengan tahapan antara lain (1) Perencanaan, (2) Pengorganisasian (pembentukan tim), (3) Metode dan pelaksanaan kegiatan pemantauan, (4) Metode dan pelaksanaan kegiatan evaluasi, (5) Penelahaan hasil, (6) Pelaporan dan rekomendasi tindak lanjut , dan (7) Penyampaian hasil (laporan dan rekomendasi) pemantauan dan evaluasi, (8) Pemantauan dan evaluasi berbasis sistem informasi, dan (9) Pendanaan. Setiap kegiatan harus ada pengawasan internal dan hal ini terdapat dalam Bab IV Pengawasan, Pengendalian, Penilaian dan Pelaporan; pengawasan internal ini ditujukan kepada Tim Pemantauan dan Evaluasi yang menjalankan tugasnya. Bab IV terdiri dari pengawasan, pengendalian, penilaian dan pelaporan. Sebagai akhir pedoman ini adalah bab V berupa Penutup. Untuk melengkapi bahan agar pedoman ini lebih operasional maka dilengkapi dengan lampiran-lampiran.

Ivan melanjutkan, “Latar belakang pedoman ini adalah tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Sedangkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi itu sendiri menjadi kegiatan yang tidak terpisahkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, provinsi dan atau kabupaten/kota. Dalam praktiknya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi dari setiap kejadian bencana diwujudkan dalam bentuk rencana aksi atau dokumen lain yang disetarakan dengan rencana aksi sebagai instrumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rencana aksi disusun berdasarkan hasil Post Disaster Need Assesment (PDNA) yang menghasilkan prioritas program dan pendanaan. Dan oleh karena itu secara operasional, pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan kegiatan pemantauan dan evaluasi.”

Ivan menambahkan bahwa maksud pedoman ini adalah untuk menjalankan fungsi dan pola koordinasi BNPB dan/atau BPBD, serta mengikuti dan menilai tahapan dan aspek-aspek pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Tujuan pemantauan pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi adalah untuk: (1) Menilai efektivitas input (dana, personil, barang modal) dalam rangka mencapai sasaran kegiatan, (2) Mengidentifikasi kendala dalam rangka menghasilkan keluaran (output), (3) Menilai outcome dan hasil-hasil pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sesuai dengan aspek-aspek pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi di atas, dan (4) Mengidentifikasi kebutuhan dan persediaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu tujuan evaluasi pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi adalah (1) Menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau dokumen lain yang disetarakan sebagai pedoman pelaksanaan, dan (2) Memberikan masukan kebijakan dan strategi bagi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pencapaian rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan.”

Ruang lingkup pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi ruang lingkup materi, pelaksanaan (proses) dan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi secara umum. Ruang lingkup materi dari pemantauan dan evaluasi adalah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diwujudkan dalam bentuk rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi atau dokumen lain yang disetarakan sebagai instrumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu ruang lingkup pemantauan adalah pelaksanaan (proses) rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, sedangkan ruang lingkup evaluasi adalah keluaran, hasil, dan dampak pelaksanaan kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau dokumen lain yang disetarakan sebagai instrumen perencanaan meliputi:

  1. Aspek kinerja  kelembagaan, kebijakan operasional dan pendanaan
  2. Aspek pelaksanaan strategi umum rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang : Kemanusiaan, Perumahan dan permukiman, Infrastruktur pembangunan, Ekonomi, Sosial, Lintas sektor.

Ruang lingkup penyelenggaraan dari pemantauan dan evaluasi meliputi pengukuran input (masukan), process (pelaksanaan), ouput (keluaran), outcome (hasil) dan impact (dampak) dari rehabilitasi dan rekonstruksi. Indikator makro dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi adalah  konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan. Secara prinsip ruang lingkup subtansi pemantauan dan evaluasi mengacu ke Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Bab II memuat mengenai Prinsip Dasar, Kebijakan  dan Strategi. Prinsip dasar Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana ini adalah sebagai berikut:

  1. Pemantauan dan evaluasi mengacu kepada dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah ditetapkan atau dokumen lain yang disetarakan.
  2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan bersama secara koordinasi antara BNPB dan BPBD dengan melibatan secara aktif Kementrian/Lembaga (K/L) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah sesuai uraian tanggung jawab dan tugas pokok fungsi yang terdapat dalam dokumen rencana aksi dengan mendorong peran serta masyarakat.
  3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, antara lain: transparan, responsif, keadilan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Kebijakan yang mendasari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana antara lain:

  1. BNPB dan atau BPBD secara aktif melakukan koordinasi dengan K/L dan SKPD serta lembaga lain dan masyarakat penerima manfaat.
  2. Pimpinan K/L dan atau Kepala SKPD tetap melakukan pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan yang menjadi tugas pokok fungsi masing-masing untuk dipertanggungjawabkan dalam lingkup teknis di bidangnya.
  3. Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada semua aspek kegiatan yang ada dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk bantuan pemerintah berupa Bantuan Langsung Masyarakat.
  4. Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai bagian dari pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rehablitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

 

Untuk mencapai hal-hal di atas maka digunakan strategi tertentu. Strategi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan tahap: (1) Perencanaan, (2) Pengorganisasian (pembentukan tim), (3) Metode dan pelaksanaan kegiatan pemantauan, (4) Metode dan pelaksanaan kegiatan evaluasi, (5) Penelahaan hasil, (6) Pelaporan dan rekomendasi tindak lanjut , dan (7) Penyampaian hasil (laporan dan rekomendasi) pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada K/L & SKPD terkait, BNPB dan BPBD.

Strategi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat menggunakan sistem informasi berbasis IT untuk kecepatan dan akurasi data. Strategi pendanaan penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, bersumber dari:

  • APBD Kabupaten/Kota untuk bencana skala Kabupaten/Kota;
  • APBD Provinsi untuk bencana skala Provinsi;
  • APBN untuk bencana skala Nasional.

4.   Sumber dana lain yang dapat digunakan diantaranya :

  1. Dana dari peran serta internasional melalui kerjasama bilateral maupun multilateral.
  2. Dana perwalian yang dibentuk untuk keperluan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana, dan
  3. Dana bantuan masyarakat lain

Bab III adalah Langkah-Langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dalam praktik. Langkah-langkah itu dengan tahapan antara lain (1) Perencanaan, (2) Pengorganisasian (pembentukan tim), (3) Metode dan pelaksanaan kegiatan pemantauan, (4) Metode dan pelaksanaan kegiatan evaluasi, (5) Penelahaan hasil, (6) Pelaporan dan rekomendasi tindak lanjut , dan (7) Penyampaian hasil (laporan dan rekomendasi) pemantauan dan evaluasi, (8) Pemantauan dan evaluasi berbasis sistem informasi

 

Bab IV berisi tentang Pengawasan, Pengendalian, Penilaian dan Pelaporan. Pengawasan terhadap Tim Pemantauan dan Evaluasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

  • Pengawasan ini mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Di samping pengawasan ada pengendalian yang dilakukan dengan cara:

  • Pengendalian dilakukan oleh Sekretaris Utama BNPB dan atau Sekretaris Kepala Pelaksana Harian BPBD daerah (Provinsi dan atau Kab/Kota). Dalam hal daerah belum membentuk BPBD, maka pengawasan dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
  • Pengendalian ini mencakup rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.
  • Penilaian dilakukan untuk menilai kinerja Tim Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut
  • Penilaian oleh Sekretaris Utama BNPB dan atau Sekretaris Kepala Pelaksana Harian BPBD daerah (Provinsi dan atau Kab/Kota). Dalam hal daerah belum membentuk BPBD, maka pengawasan dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
  • Penilaian ini mencakup aspek profesionalitas koordinator dan anggota tim pelaksana serta pencapaian kinerja tim selama melaksanakan kegiatan.Sekretaris Utama BNPB dan atau Sekretaris BPBD dapat mengusulkan penggantian koordinator dan anggota Tim Pemantauan dan Evaluasi baik yang berasal dari BNPB, BPBD dan atau Kementrian/Lembaga atau SKPD melalui pimpinannya masing – masing.

Pengawasan, pengendalian dan penilaian dilakukan oleh Sekretaris Utama BNPB dan atau Sekretaris Kepala Pelaksana BPBD untuk kemudian dilaporkan kepada Kepala BNPB/BPBD sebagai pemberi mandat.

Bab V adalah Penutup. Pada bagian ini mengatur hal-hal yang bersifat teknis koordinasi yang perlu dilakukan oleh BNPB dan atau BPBD. Untuk hal-hal teknis seperti standar bangunan, pelayanan dan lainnya yang diatur undang-undang dan menjadi kewenangan Kementrian/Lembaga tetap mengacu kepada standar teknis bersangkutan. Selain itu Daerah (Provinsi dan atau Kabupaten/Kota) dapat mengembangkan instrumen pemantauan dan evaluasi sesuai dengan karakteristik program dan kegiatan yang dilakukan serta situasi dan kondisi di daerah.

Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi BNPB Ir. Siswanto Budi Prasodjo, M.M.menutup secara resmi konsultasi publik ini dengan didamping Aziz (Kasubdit Rehabilitasi dan Rekostruksi BPBD Prov DIY) dan Lulu Muhammad. Siswanto mengatakan, “Pedoman ini akan terus disempurnakan sambil berjalan. Bila Pak Syamsul (Kepala BNPB, red) memberikan contoh ‘Kita naik perahu bocor maka sambil nambal perahu dan perahu ini harus terus berjalan, dan kalau tidak maka akan tenggelam’. Pada hari Senin (3 Oktober 2011) draf pedoman ini akan dirapi-rapikan di kantor BNPB, diberi “baju” oleh Biro Hukum dan dibawa kepada para Deputi BNPB dan akhirnya dapat ditandatangani oleh Kepala BNPB dalam waktu dekat ini.”

 

 

Sumber :Djuni Pristiyanto
Share
Kirim Komentar
Nama  : 
Email  : 
Komentar  : 

SHAKEMAP TERKINI 

Peringatan Dini 

Waspada untuk wilayah yang berpotensi hujan lebat, berlaku tanggal 22 November 2011 - 24 November 2011, di : NAD bagian Utara, Sumatera Utara bagian Barat, Sumatera Barat bagian Barat, Kalimantan Timur bagian Utara, Maluku Utara bagian Selatan, Papua bagian Utara. Dan wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang, di : Bengkulu bagian Barat, Lampung bagian Barat, Banten bagian Timur dan Utara, Jabodetabek, Jawa Barat bagian Utara dan Selatan, Jawa Tengah bagian Selatan, Sulawesi Tengah bagian Timur, Sulawesi Tenggara bagian Selatan, Papua Barat bagian Barat.

Status Gunung Api 

4 Gunung Berstatus Siaga
17 Gunung Berstatus Waspada
Nama Gunung
Terhitung Tanggal
led_orange_blink Papandayan
13 Agustus 2011
led_orange_blink Karangetang 8 Agustus 2011
led_orange_blink Lokon
24 Juli 2011
led_orange_blink Krakatau
30 September 2011
led_orange_blink Anak Ranakah
22 Oktober 2011
led_orange_blink Tambora
10 Oktober 2011
Selengkapnya

Keterangan :

 led_orange_blink Waspada
 led_orange_blink Siaga
 led_red_blink Awas

 

Prakiraan Cuaca 

Pusdalops :
Telp : 021-3458400
Fax : 021-3458500
Email : posko@bnpb.go.id
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Jl. Ir.H.Juanda No. 36
Telp. 021-3442734, 3442985, 3443079
Fax. 021-3505075
Email. contact@bnpb.go.id