Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Email

UPDATE BENCANA LAHAR DINGIN TERJANG KALI PUTIH, MINGGU 20/11/2011 PUKUL 14.15

 
BNPB_Indonesia
BNPB_Indonesia

RELAWAN 

 

 

Bulan PRB 

 

Rekapitulasi Bencana 


2010

Link Terkait 

BPBD Nasional Internasional NGO

Jumlah Pengunjung 

: 564.096 : 2.515
: 1.834 : 3.754
: 2.776 : 1.254
: 658 : 643
: 696 : 710
: 338 : 397
: 927 : 1.678
: 153 : 143
  Lainnya:22.993
  Total :605.535
RANCANGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DANA REHABILITASI
6-Okt-2011 13:00

 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP 22/2008) dikenal adanya “dana bantuan sosial berpola hibah”. Pengertian dana bantuan sosial berpola hibah ini adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pada anggaran penanggulangan bencana yang untuk kegiatan pada tahap pascabencana. Dana-dana penanggulangan bencana saat ini dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan khusus untuk dana bantuan sosial berpola hibah itu masuk dalam rekening 999-08 BNPB yang mana masuk dalam akun Belanja Sosial Lainnya.
 
Akan tetapi dalam praktik penganggaran di Indonesia adanya dana bantuan sosial berpola hibah membawa kerumitan tersendiri. Hal ini disebabkan karena belum ada peraturan yang mengatur tata cara pembayarannya. Pada tahun 2009 BNPB mentransfer dana dalam kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ke rekening Pemerintah Daerah (Pemda), tapi hal itu tidak bisa dibenarkan oleh Kementerian Keuangan karena merupakan jenis belanja bantuan sosial dan bukan transfer. Beberapa Pemda yang menerima dana tersebut kemudian menampung dana dalam Kas Umum Daerah sehingga masuk dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sisa dana pada akhir tahun tidak dapat disetor ke kas negara.
 
Kompleksitas implementasi dana bantuan sosial berpola hibah di atas diuraikan secara jelas oleh Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran V-A, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Setiyarto dalam acara “Konsultasi Publik Penyusunan Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2011” pada Selasa pagi (28/9) di Hotel Phoenix, Yogyakarta. Dalam pertemuan ini Setiyarto  menyampaikan materi “Draft Perdirjen Perben Tentang Tata Cara Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011”.
 
Acara konsultasi publik ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ir. Fatchul Hadi, Dipl. H.E. Turut hadir dalam pembukaan ini Direktur Penilaian Kerusakan BNPB Drg. Maria Sidang Sidoki, MKes, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Budiantono, Ketua Tim Pendukung Teknis Erupsi Merapi Soetrisno dan Project Manager Disaster Risk Reduction based Rehabilitation and Reconstruction (DR4) Lulu Muhammad.
 
Acara Konsultasi Publik di Yogyakarta yang terselenggara dengan dukungan penuh dari Project DR4 - buah kerja sama antara United Nations Development Programme (UNDP) dan BNPB dengan dihadiri peserta lebih dari 40 orang yang berasal dari BNPB, BPBD Prov. DIY dan BPBD Prov. Jawa Tengah, BPBD Kabupaten Karanganyar, BPBD Kab. Klaten, BPBD Kab. Magelang, BPBD Kab. Kulonprogo, BPBD Kab. Sleman, BPBD Kab. Boyolali, Dinas Pertanian Prov. DIY, Bina Marga Prov. DIY, DPUD ESDM, Bakesbanglinmas Prov. DIY, Dishub Kominfo Prov. DIY, Dinas Sosial Prov. DIY, Bappeda Boyolali, PKB UIN, dan Tim DR4.
 
Setiyarto melanjutkan pemaparannya, “Setiap lembaga negara yang menggunakan dana APBN wajib mempertanggungjawabkan dana yang digunakannya, dan dalam hal ini tidak terkecuali BNPB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU 33/2004), sumber penerimaan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otsus dan Penyesuaian, serta lain-lain pendapatan berupa Hibah dan Dana Darurat. Dengan demikian dana rehabilitasi dan rekonstruksi bukan sumber penerimaan daerah. Selain itu dalam PP 22/2008 pada Pasal 5 dan 6 disebutkan anggaran penanggulangan bencana dari APBN pada tahap pasca bencana adalah ‘Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah’, yang mana dalam bagian penjelasan dinyatakan sebagai Block Grant. Selain itu pada Pasal 23, Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pasca bencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah.”
 
Menurut Setiyarto definisi atau pengertian terkait dengan hibah antara lain sebagai berikut:
  • Hibah luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau, devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali (Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri)
  • Pendapatan Hibah adalah penerimaan Pemerintah Pusat yang berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan lembaga internasional baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah).
  • Belanja Hibah adalah pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
 
Dana untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja BNPB. DIPA merupakan sebuah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh masing-masing satuan kerja berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, evaluasi pelaporan, serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
 
Beberapa konsep dasar terkait dengan dana bantuan sosial berpola hibah dalam Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Tentang Tata Cara Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2011 ini antara lain sebagai berikut:
  • Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana yang dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
  • Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana yang digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
  • Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
  • Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah bantuan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang diterima langsung oleh masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non-pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
  • Non-Bantuan Langsung Masyarakat (Non-BLM) adalah bantuan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang tidak langsung diterima oleh masyarakat dan/ atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non-pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
 
Setiyarto mengatakan, “Dalam Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Tentang Tata Cara Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2011 ini disebutkan bahwa tata cara pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meliputi pembayaran bantuan langsung masyarakat, non-bantuan langsung masyarakat, dan penyaluran dana oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) kepada pihak ketiga, serta pelaporan dan pertanggungjawabannya. Sumber Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah dialokasikan pada Bagian Anggaran 999.08 pada Satuan Kerja BNPB Tahun Anggaran 2011.”
 
Setiyarto menambahkan bahwa tata cara pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dilaksanakan melalui dua cara yaitu: (1) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan (2) Non-Bantuan langsung Masyarakat (Non-BLM). Ketentuan mengenai BLM dan Non-BLM ini ditetapkan oleh Kepala BNPB. Selanjutnya Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dibayarkan dengan menggunakan dua cara pembayaran sebagai berikut: (1) Dibayarkan langsung kepada kelompok masyarakat untuk pembayaran BLM, dan (2) Dibayarkan langsung kepada Bendahara Pengeluaran BNPB untuk pembayaran Non-BLM.
 
Alur pembayaran BLM adalah sebagai berikut:
  1. Pemda melalui Kelompok Kerja (Pokja) membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas).
  2. PPK Daerah mendaftar Pokmas.
  3. PPK Daerah Menyusun kebutuhan dana Pokmas.
  4. PPK Daerah mengajukan permintaan dana kepada PPK Pusat.
  5. PPK Pusat menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan diajukan ke PP-SPM.
  6. PP-SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk disampaikan kepada KPPN.
  7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) untuk pembayaran langsung kepada Pokmas.
 
Sedangkan alur pembayaran Non-BLM adalah sebagai berikut:
  1. Dibayarkan dalam dua tahap: (1) Tahap I paling banyak 50% dan (2) Tahap II sisanya.
  2. Transfer langsung dari KPPN (sesuai SPM) ke Rekenining Bendahara Pengeluaran.
  3. Bendahara Pengeluaran mentransfer dana ke Bendahara pengeluaran pembantu (BPP).
  4. Pembayaran Non-BLM Tahap I:
a.       Berdasarkan alokasi dana yg ditetapkan, PPK Daerah membagi dana untuk keperluan BLM dan Non-BLM.
b.      PPK Daerah mengajukan permintaan dana kepada PPK Pusat paling banyak 50% dari dana Non-BLM.
  1. Pembayaran Non BLM Tahap II:
a.       Setelah dana Tahap I digunakan untuk membayar kontrak dan pelaksanaan kegiatan swakelola sehingga sisa dananya tinggal 0%, maka PPK Daerah dapat mengajukan permintaan dana tahap II.
 
Dalam rangka pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Kepala BNPB selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat, PPK Daerah, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di daerah.
 
Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran BNPB melimpahkan kewajiban dan tanggung jawab pengelolaan uang kepada BPP. Pelimpahan ini sebatas uang yang dikelola oleh BPP. Bendahara Pengeluaran BNPB dan BPP wajib melakukan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya. BPP secara operasional bertangung jawab kepada Bendahara Pengeluaran BNPB atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. PPK Daerah wajib melakukan pemeriksaan kas BPP setiap bulan.
 
Sisa uang di BPP pada akhir tahun anggaran dilaporkan kepada Bendahara Pengeluaran BNPB dan dicatat sebagai kas lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Neraca BNPB. Barang Milik Negara yang masih di bawah pengelolaan PPK Daerah yang pengadaannya menggunakan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada akhir tahun anggaran dan belum diserahkan kepada penerima bantuan dicatat sebagai persediaan dan atau aset tetap pada Neraca BNPB.
 
Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyusun laporan keuangan dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikelolanya. Penyusunan laporan keuangan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
 

Setiyarto mengakhiri paparannya dengan mengatakan, “Dalam waktu dekat ini Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Tentang Tata Cara Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2011ini  akan disahkan. Dengan demikian setelah disahkan peraturan tersebut dapat menjadi landasan hukum terhadap implementasi dana bantuan sosial berpola hibah untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di daerah.”

 

Sumber :Djuni Pristiyanto
Share
Kirim Komentar
Nama  : 
Email  : 
Komentar  : 

SHAKEMAP TERKINI 

Peringatan Dini 

Waspada untuk wilayah yang berpotensi hujan lebat, berlaku tanggal 22 November 2011 - 24 November 2011, di : NAD bagian Utara, Sumatera Utara bagian Barat, Sumatera Barat bagian Barat, Kalimantan Timur bagian Utara, Maluku Utara bagian Selatan, Papua bagian Utara. Dan wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang, di : Bengkulu bagian Barat, Lampung bagian Barat, Banten bagian Timur dan Utara, Jabodetabek, Jawa Barat bagian Utara dan Selatan, Jawa Tengah bagian Selatan, Sulawesi Tengah bagian Timur, Sulawesi Tenggara bagian Selatan, Papua Barat bagian Barat.

Status Gunung Api 

4 Gunung Berstatus Siaga
17 Gunung Berstatus Waspada
Nama Gunung
Terhitung Tanggal
led_orange_blink Papandayan
13 Agustus 2011
led_orange_blink Karangetang 8 Agustus 2011
led_orange_blink Lokon
24 Juli 2011
led_orange_blink Krakatau
30 September 2011
led_orange_blink Anak Ranakah
22 Oktober 2011
led_orange_blink Tambora
10 Oktober 2011
Selengkapnya

Keterangan :

 led_orange_blink Waspada
 led_orange_blink Siaga
 led_red_blink Awas

 

Prakiraan Cuaca 

Pusdalops :
Telp : 021-3458400
Fax : 021-3458500
Email : posko@bnpb.go.id
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Jl. Ir.H.Juanda No. 36
Telp. 021-3442734, 3442985, 3443079
Fax. 021-3505075
Email. contact@bnpb.go.id